SPWID – Tahun 2025 adalah tahun penentuan dengan dibukanya harapan sekaligus kecemasan. Indonesia, dengan status sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara, kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, ditopang proyek-proyek infrastruktur, hilirisasi industri, dan dorongan investasi asing. Di sisi lain, ketidakpastian global dari pelemahan ekonomi Tiongkok, fluktuasi harga komoditas, hingga ketegangan geopolitik menciptakan tantangan serius.
Situasi ini menempatkan ekonomi Indonesia bukan sekadar persoalan angka-angka, melainkan arena pertarungan politik. Bagaimana pemerintah meramu kebijakan, bagaimana elite politik memainkan narasi, serta bagaimana masyarakat merasakan dampaknya akan menentukan arah beberapa tahun ke depan.
Hilirisasi adalah Janji yang Belum Tuntas
Narasi besar pemerintahan saat ini adalah hilirisasi sumber daya alam. Dari nikel, tembaga, hingga bauksit, Indonesia bertekad tidak lagi sekadar menjadi eksportir bahan mentah. Langkah ini sejalan dengan ambisi menjadi pusat rantai pasok kendaraan listrik dunia.
Namun, hilirisasi tidak sesederhana mendirikan smelter. Ada persoalan mendasar:
- Ketergantungan pada modal asing. Mayoritas investasi besar tetap datang dari Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan.
- Risiko ketimpangan daerah. Proyek hilirisasi terkonsentrasi di wilayah Sulawesi, Maluku, Kalimantan.
- Dampak lingkungan. Ekspansi tambang nikel menimbulkan kerusakan ekologi dan potensi konflik sosial.
Hilirisasi memang menciptakan angka pertumbuhan jangka pendek, tetapi jika tidak diimbangi dengan transfer teknologi dan penguatan kapasitas nasional, Indonesia bisa terjebak dalam “jebakan hilirisasi” sekadar menjadi lokasi produksi murah tanpa kemandirian teknologi.
Inflasi dan Daya Beli
Salah satu keresahan terbesar masyarakat sepanjang 2024 adalah inflasi pangan. Harga beras, cabai, dan kebutuhan pokok lainnya melonjak, memukul daya beli rumah tangga. Di sinilah terlihat tarik-menarik antara kebijakan ekonomi dan politik.
- Pemerintah memilih impor beras untuk menekan harga, tetapi kebijakan ini rawan kritik karena dianggap melemahkan petani lokal.
- Subsidi energi tetap dipertahankan, meski membebani APBN, demi meredam gejolak sosial di tahun politik.
- Kebijakan moneter BI yang menjaga suku bunga tinggi untuk stabilitas rupiah ternyata ikut memperlambat investasi dan konsumsi.
Politik harga menjadi bom waktu. Jika inflasi pangan kembali melonjak, bukan tidak mungkin akan muncul gelombang protes sosial yang mengguncang legitimasi pemerintah.
Pergeseran Politik Ekonomi Antara Negara dan Pasar
Sejak era reformasi, ekonomi Indonesia cenderung berpola “pasar dengan intervensi negara terbatas”. Namun, tren belakangan menunjukkan kembalinya peran negara yang lebih dominan:
- Proyek infrastruktur skala besar dibiayai utang BUMN.
- Kebijakan larangan ekspor mineral mentah diatur ketat oleh pemerintah pusat.
- Peran swasta seringkali dibatasi oleh regulasi yang berubah-ubah.
Langkah ini mengingatkan pada gaya ekonomi developmental state ala Korea Selatan atau Tiongkok. Namun, perbedaannya di Indonesia, koordinasi antar-lembaga masih lemah, dan tata kelola sering terganjal kepentingan politik jangka pendek.
Pertanyaannya, apakah Indonesia bisa memanfaatkan “negara kuat” untuk pembangunan jangka panjang, atau justru kembali terjebak pada politik rente di mana proyek besar hanya menguntungkan segelintir elite?
Tantangan Global, Terkena Pukulan dari Luar Negeri
Ekonomi-politik Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dinamika global. Beberapa faktor eksternal menekan ruang gerak kebijakan:
- Pelemahan Tiongkok. Sebagai mitra dagang utama, melambatnya ekonomi Tiongkok berdampak langsung pada ekspor Indonesia, terutama komoditas.
- Tingginya suku bunga AS. Investor global lebih memilih dolar AS, sehingga rupiah cenderung melemah, meningkatkan beban utang luar negeri.
- Ketidakpastian geopolitik. Konflik di Timur Tengah mengerek harga energi, sementara rivalitas AS–Tiongkok menempatkan Indonesia di posisi sulit, yakni harus menyeimbangkan kepentingan dua raksasa.
Dalam kondisi ini, strategi “non-alignment pragmatis” menjadi pilihan. Menjaga hubungan baik dengan semua pihak, sambil mencari keuntungan ekonomi. Namun, tanpa perencanaan matang, Indonesia bisa terjebak menjadi arena perebutan pengaruh global.
Kesenjangan Sosial yang Melebar
Pertumbuhan ekonomi nasional dalam lima tahun terakhir relatif stabil, tetapi distribusinya timpang. Data BPS menunjukkan Gini Ratio (a statistical measure of economic inequality, specifically the distribution of income or wealth within a population) belum banyak berubah, dan jurang antara kota dan desa tetap lebar.
- Kelas menengah perkotaan menikmati manfaat digitalisasi dan konsumsi modern.
- Petani dan buruh informal tertinggal dengan upah stagnan dan harga yang tidak berpihak.
- Generasi muda menghadapi pasar kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lulusan baru.
Jika kesenjangan ini terus melebar, maka stabilitas sosial bisa terganggu. Ekonomi yang tumbuh tanpa pemerataan justru melahirkan politik identitas, populisme, dan potensi ketidakpuasan massal.
Politik Anggaran Berada Di Antara Defisit dan Janji Manis
APBN 2025 dirancang dengan defisit moderat, tetapi tekanan belanja sangat tinggi. Pemerintah harus menanggung:
- Subsidi energi dan pangan.
- Proyek infrastruktur strategis.
- Program perlindungan sosial.
Pendapatan negara ditopang oleh pajak dan penerimaan SDA, tetapi efektivitas pajak masih rendah. Tax ratio Indonesia belum pernah menembus 12% dalam dua dekade terakhir, jauh tertinggal dari rata-rata negara G20.
Dalam konteks politik, APBN seringkali menjadi “alat legitimasi”. Proyek bansos masif diluncurkan, bukan semata demi kesejahteraan, tetapi juga untuk menjaga stabilitas politik. Pertanyaannya sampai kapan APBN mampu menanggung beban politik yang semakin berat?
Menuju Jalan Keluar
Melihat tantangan di atas, ada beberapa langkah penting yang bisa dipertimbangkan:
- Diversifikasi Ekonomi. Tidak cukup hanya mengandalkan hilirisasi mineral. Indonesia perlu memperkuat sektor pertanian modern, industri kreatif, dan teknologi digital.
- Reformasi Pajak. Meningkatkan tax ratio menjadi prioritas agar APBN tidak selalu bergantung pada SDA dan utang.
- Perlindungan Sosial yang Tepat Sasaran. Subsidi harus diarahkan ke kelompok rentan, bukan sekadar dibagikan secara politis.
- Investasi pada SDM. Bonus demografi hanya akan menjadi keuntungan jika disertai pendidikan dan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri masa depan.
- Green Economy. Indonesia tidak boleh mengulang kesalahan industrialisasi berbasis polusi. Ekonomi hijau bisa menjadi keunggulan strategis di tengah transisi energi global.
Kesimpulan
Politik sebagai Penentu Arah. Ekonomi Indonesia 2025 adalah cerita tentang ambisi besar yang berhadapan dengan realitas keras. Pertumbuhan bisa dicapai, tetapi jika tidak disertai keadilan dan tata kelola yang baik, maka stabilitas politik bisa terguncang.
Kita perlu menyadari bahwa ekonomi tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berkelindan dengan politik. Pertanyaan mendasarnya, apakah elite politik mampu melampaui kepentingan jangka pendek demi meletakkan fondasi jangka panjang? Jika jawabannya ya, maka Indonesia punya peluang menjadi kekuatan besar abad 21. Namun jika sebaliknya dengan jawabannya tidak, maka yang kita hadapi hanyalah pertumbuhan semu. Angka-angka yang indah di atas kertas, tetapi rapuh di lapangan.